LIDIK POS

  Bandar Lampung |  Lembaga Sosial Masyarakat Pergerakan Masyarakat Anti Korupsi (PEMATANK) mengadakan aksi unjuk rasa di depan kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung hari ini 11 November 2020 yang di ikuti oleh puluhan massa aksi. Adapun isu yang menjadi tuntutan dalam aksi unjuk rasa tersebut adalah : Copot, periksa dan adili pejabat di jajaran Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XIX Lampung, Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR) kabupaten Lampung barat, Dinas sosial kabupaten Lampung barat, Dinas ketahanan pangan, Tanaman pangan dan hortikultura provinsi Lampung, Dinas perumahan rakyat dan Pemukiman kabupaten pesawaran ( oknum) yang terbukti melakukan upaya melawan hukum di beberapa permasalahan permainan anggaran proyek. Mendesak Aparat penegak hukum dalam hal ini POLDA Lampung dan Kejaksaan Tinggi Lampung untuk memeriksa Kadis, Kabid, PPK, Panitia Lelang hingga Rekanan kegiatan yang ada di Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XIX Lampung, Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat ka

  Pesawaran | Diduga tidak ada transparansi anggaran keuangan Desa Pulau Legundi, Kecamatan Punduh Pidada, Kabupaten Pesawaran, sehingga pembangunan di desa tersebut terkesan asal jadi. Berdasarkan keterangan beberapa orang masyarakat desa pulau Legundi yang namanya tidak mau di sebutkan kepada media, bahwa anggaran keuangan desa pulau Legundi yang berasal dari Dana Desa (DD) pengelolaannya tidak berdasarkan perencanaan yang matang dan terkesan di monopoli oleh kepala desa tanpa melibatkan perangkat desa yang lainnya. Hal tersebut menurut salah satu warga masyarakat yang namanya minta dirahasiakan, terlihat dari tidak difungsikannya Bendahara Desa, maupun lembaga desa yang lainnya seperti Badan Perwakilan Desa (BPD) dan Pengurus BumDes. Masih menurut warga masyarakat tersebut, Bendahara Desa hanya berfungsi saat pencairan dana desa tersebut di Bank yang telah ditunjuk pemerintah untuk menyalurkan bantuan Dana Desa, setelah itu yang memegang dan mengelola uang tersebut adalah kepala de

Bandar Lampung |  Kapolda Lampung Irjen Pol Drs. Purwadi Arianto, M.Si., bersama Wakapolda Lampung Brigjen Pol Drs. Sudarsono, S.H., M.Hum., dan seluruh Pejabat Utama Polda Lampung sambut langsung kedatangan Ketua Komisi Pemberantas Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) Komjen Pol Drs. Firli Bahuri, M.Si., beserta rombongan dalam rangka kunjungan kerja dan audiensi pencegahan dan pemberantasan korupsi di Polda Lampung. Jumat, 7 Agustus 2020. Ketua KPK RI Komjen Pol Drs. Firli Bahuri, M.Si., mengucapkan terimakasih atas sambutan yang telah diberikan Polda Lampung, dalam kunjungannya Ketua KPK kali ini juga berharap kepada Polri khusunya Polda Lampung dapat bersinergi bersama KPK dalam melakukan pemberantasan Korupsi di Wilayah Hukum Polda Lampung dengan menggunakan tiga strategi pendekatan dalam pemberantasan korupsi. Pertama, pendekatan pendidikan masyarakat untuk membentuk mindset segenap eksponen bangsa (individu) agar terbebas dari perilaku koruptif. Kedua, pendekatan pencegahan denga